Larang Ambil Gambar, Oknum Pegawai RSUD Djafar Harun Kolaka Utara Terancam UU PERS

Sikap kurang menyenangkan kembali dialami Jurnalist/Wartawan.

Kali ini dirasakan, oleh saudara Wais Al Karnais, Junalis Media Spirit Sulawesi yang mengaku dilarang oleh salah satu oknum di RSUD Djafar Harun, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang hendak mengambil gambar salah satu alat Radiologi berupa rontgen atau sinar X pada Senin, 02 Maret 2018.

Saudara Wais menceritakan, peristiwa berawal saat hendak meliput dan ingin mengambil gambar serta mencoba mengkonfirmasi keberadaan alat tersebut langsung menuju ke ruangan radiologi.

Setibanya di ruangan tersebut, Wais kembali bertanya dan terjadi perbincangan antara pegawai/staf yang ada di ruangan itu.

“Assalamualaikum, maaf bu boleh saya bertanya, kalau boleh tahu siapa penanggung jawab di ruangan Radiologi ini?,” tanya Wais kepada pegawai yang ada di ruangan tersebut.

“Kalau di sini pak, saya sendiri selaku koordinator di ruangan ini,” jawab Koordinator Ruangan Radiologi yang enggan menyebutkan namanya.

“Oh iya bu, kalau begitu, boleh saya minta waktunya sedikit buat bincang-bincang sekaligus konfirmasi terkait proyek pengadaan alat sinar X/Rontgen tersebut?,” tutur Wais sembari tersenyum.

“Iya silahkan pak, tapi kalau boleh tahu, kita dari dari mana?,” tanya Koordinator Ruangan Radiologi.

“Saya dari media bu, nama saya Wais Al Karnais, saya juga Pimpinan Redaksi Salah satu Media Online dan cetak. Nama media saya Spirit Sulawesi,” jawab Wais seraya menjelaskan identitasnya.

Tak lama kemudian, setelah terjadi beberapa perbincangan terkait proyek pengadaan berupa sinar X/Rontgen yang bersumber dari APBD Tahun 2017,di mana anggarannya mencapai milyaran rupiah, kemudian saudara Wais ingin mencoba mengambil gambar alat tersebut, namun tiba-tiba oknum koordinator Ruang Radiologi melarangnya mengambil gambar dengan alasan yang tidak jelas.

“Saya mau izin ambil gambar yah bu?” ucap wais seraya meminta izin.

“Jangan ambil gambar pak!, dan dilarang ambil gambar pak, karena ada undang-undangnya yang tertera,” ujar salah satu Koordinator Ruang Radiologi yang tidak mau disebutkan namanya saat ditanya.

Bukannya memberi ruang, sang oknum malah justru menyuruhnya meminta izin terlebih dulu ke pihak rumah sakit.

Meski sempat terjadi perdebatan yang cukup alot, namun sudara Wais sempat meminta maaf “Saya minta maaf Bu’ kalau seperti itu aturannya.”

“Tapi setahu saya tidak ada aturan yang melarang siapapun termasuk wartawan untuk mengambil gambar apalagi menghalang-halangi tugas Jurnalist karena ini adalah fasilitas publik,” jawabnya tak ingin memperpanjang perdebatan.

Melihat kejadian ini, Wais Al Karnais yang juga Ketua Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) Sulawesi Tenggara, menyayangkan sikap arogansi oknum pegawai/staf yang masih membudaya.

“Sepertinya beberapa rekan-rekan mitra masih belum paham tentang kerja-kerja Jurnalis. Dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, tentang Pers, sangat jelas menegaskan, bahwa kerja-kerja Jurnalis dilindungi Undang-Undang, dan siapapun yang menghalangi berarti sama halnya dengan melawan hukum,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Chandra Makkawaru, selaku Pimpinan Redaksi Radar Investigasi juga angkat bicara, disusul tanggapan Sekretaris DPW IPJI Sulawesi Tenggara Saudara Supardy Pangara yang sangat menyayangkan hal tersebut.

“Seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, tentang Pers, Pasal 18 ayat 1 yang berbunyi: Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tidakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat 2 dan 3 dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah),” tutur Chandra. (Red)

Tinggalkan Balasan