Ketua Umum BPI KPNPA RI Minta Bongkar Dugaan Ada Permainan Di KPK

Kekesalan Brigjen Pol Aris Budiman, selaku Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tiba-tiba diungkapkan lantaran dianggap sebagai Kuda Troya di internal lembaga tersebut, menjadi sorotan publik.

“Di dalam KPK dikembangkan seolah-olah saya ini seperti kuda troya. Saya katakan bahwa saya adalah kuda troya bagi oknum-oknum yang manfaatkan kesucian KPK untuk kepentingan pribadi,” ujar Aris saat ditemui di Gedung KPK Jakarta, Jum’at (6/4/2018), (KOMPAS.com).

Berangkat dari pengajuan mantan penyidik KPK yang sudah kembali ke Institusi Polri agar bekerja kembali di KPK, yang dinilai Aris memiliki kemampuan yang baik. Namun langkahnya itu tidaklah mulus. Dan langkahnya untuk mendatangkan kembali penyidik lama itu tidak diperkenankan oleh sebagian pihak di internal KPK. Padahal, menurut Aris, tidak semua penyidik mempunyai integritas dan kemampuan yang baik.

Menyikapi hal tersebut, kembali Rahmad Sukendar, selaku Ketua Umum BPI KPNPA RI (Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara Pengawas Anggaran Republik Indonesia), angkat bicara!

KPK dibentuk oleh Pemerintah sebagai lembaga antirasuah yang bersifat independen, terlepas dari pengaruh dan intervensi kelompok tertentu atau lembaga manapun, termasuk bebas dari intervensi negara.

Selain itu, KPK diisi oleh orang-orang yang juga independen berasal dari unsur masyarakat yang memiliki integritas terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Akan tetapi, apabila terbukti dan bila benar ada permainan di KPK, sebagaimana yang disampaikan Dirdik KPK untuk menjaga kesucian dan netralitas KPK,” menurut saya Bongkar saja!,” tegas Rahmad.

Selain itu, imbuh Rahmad. Terkait polemik puisi ‘Ibu Indonesia’ milik Sukmawati yang mengundang kecaman dari umat Islam, kami atasnama Forum Ulama BPI KPNPA RI meminta Polri utk menindaklanjuti proses hukum terhadap Sukmawati, tegas Rahmad, saat ditemui  Senin pagi (9/4/2018).

Hal ini dimaksud, agar tidak ada indikasi negatif di kalangan masyarakat maupun publik terhadap Kepolisian RI, bila benar Proses Hukum atas kasus tersebut tidak berjalan dikarenakan ketakutan kepada Partai tertentu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *