Pengertian Mediasi Litigasi dan Mediasi Non Litigasi

Mediasi yaitu langkah penyelesaian dengan melibatkan pihak ke-3, yakni pihak ke-3 yang bisa di terima (accertable) Berarti beberapa pihak yang bersengketa mengizinkan pihak ke-3 buat mendukung beberapa rihak yang bersengketa serta mendukung beberapa pihak buat menjangkau penyelesaian. Meskipun sekian septabilitas tidak berarti- beberapa pihak senantiasa berkehendak buat lakukan atau terima seluruhnya apa yang dikemukakan pihak ke-3. Mediasi menurut PerMa No. 2 Tahun 2003 : Yakni satu penyelesaian sengketa lewat sistem perundingan beberapa pihak dibantu oleh mediator.

Dari pengertian mediasi seperti tertulis diatas, memiliki kandungan arti, yaitu beberapa pihak diinginkan mampu menjangkau perjanjian yang untungkan untuk ke-2 belah pihak lewat jalur perundingan dengan dibantu oleh seseorang mediator. Dengan terdapatnya perjanjian yang sudah di buat oleh ke-2 belah pihak diinginkan mampu meminimalkan terbuangnya saat dan cost yang juga akan di keluarkan oleh mereka dalam menuntaskan sengketa.

Tiap-tiap perkara perdata dilatar belakangi oleh ketidakpuasan seorang atau sebagian orang (pihak penggugat) pada seorang atau sebagian orang yang lain (pihak tergugat), yang menurut pihak penggugat ada hak-haknya yang sudah dilanggar oleh pihak tergugat, atau ada keharusan tergugat pada penggugat yg tidak dijalankan oleh tergugat.

Penggugat karna sudah berulang-kali memohon haknya pada tergugat, tidak juga berhasil lalu ajukan tuntutan ke Pengadilan, dengan keinginan Hakim mampu kembalikan hak penggugat atau menghukum tergugat penuhi kewajibannya. Lalu Hakim dibebani keharusan supaya bisa  mendamaikan beberapa pihak lewat jalur mediasi, serta bisa jadi beberapa pihak menunjuk mediator yang bukanlah Hakim atau orang yang lain diluar Pengadilan.

Mediasi non litigasi yaitu langkah penyelesaian sengketa di luar peradilan. Pihak ke-3 yang netral serta berperan jadi penengah atau memfasilitasi mediasi itu yang umum dimaksud mediator. Pihak ke-3 itu cuma bisa berikan saran-saran yang berbentuk sugestif, karna pada intinya yang mengambil keputusan buat akhiri sengketa yaitu beberapa pihak. Pihak ke-3 itu harus juga netral makanya mampu berikan saran-saran yang objektif serta tidak berkesan memihak satu diantara pihak.

Mediasi adalah prosedur harus dalam sistem kontrol perkara perdata, bahkan juga dalam arbitrase meskipun di mana hakim atau arbiter harus memerintahkan beberapa pihak buat mengerjakan mediasi apabila mediasi itu tidak berhasil baru kontrol perkara dilanjutkan. Tidak kebanyakan orang dapat jadi mediator professional karna supaya bisa jadi mediator diperlukan seperti sertifikasi spesial.

Mediasi perkara diluar pengadilan bisa pula dilaksanakan lewat tubuh arbitrase. Arbitrase yaitu langkah penyelesaian sengketa yang serupa dengan litigasi, cuma saja litigasi ini dapat disebutkan jadi “litigasi swasta” Di mana yang mengecek perkara itu tidaklah hakim namun seseorang arbiter. Untuk mampu meniti prosesi arbitrase hal pokok yang perlu ada yaitu “klausula arbitrase” didalam kesepakatan yang di buat sebelumnya muncul sengketa karena kesepakatan itu, atau “Perjanjian Arbitrase” dalam soal sengketa itu telah muncul tapi tdk ada klausula arbitrase dalam kesepakatan terlebih dulu.

Klausula arbitrase atau kesepakatan arbitrase itu di isi kalau beberapa pihak juga akan menuntaskan sengketa lewat arbitrase makanya menggugurkan keharusan pengadilan buat mengecek perkara itu. Jika perkara itu terus di ajukan ke Pengadilan jadi pengadilan harus menampik karna perkara itu telah ada diluar kompetensi pengadilan itu karena ada klausula arbitrase atau kesepakatan arbitrase.

Sumber : mediasi.mahkamahagung.go.id

Tinggalkan Balasan