Adanya Tuduhan Pungli Pengurusan SPPL, Rugikan Nama Baik DLHK

Tersiarnya kabar terkait tuduhan adanya Pungutan Liar (Pungli) dalam pengurusan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) oleh salah seorang pengguna akun Sosial Media (Sosmed) Facebook, yang dalam postingannya ditujukan kepada Bupati Karawang soal tuduhan adanya Pungli, terbantahkan oleh statement masyarakat lainnya yang juga pernah mengurus SPPL di DLHK Karawang.

Apa yang disampaikan salah satu masyarakat Rengasdengklok tersebut, mengatakan, bahwa dirinya merasa puas atas pelayanan DLHK Karawang dalam proses pengurusan SPPL, dan menyampaikan, bahwa tidak ada yang namanya Pungli dan lambat pelayanannya, sebagaimana diberitakan sebelumnya.

Tuduhan Pungli merupakan tuduhan serius. Bukan hanya individu/personal pegawai DLHK Karawang saja, melainkan lembaga sebagai pihak tertuduh. Adanya tuduhan tersebut, harus dapat dibuktikan secara formil maupun materil. Jangan sampai adanya postingan di Sosial Media (Sosmed) menjadi issue liar, dan menjadi fitnah bagi individu serta lembaga DLHK Karawang, diungkapkan salah seorang Pemerhati Politik dan Pemerintahan Kabupaten Karawang, Andri Kurniawan, dikonfirmasi , Sabtu (15/4/2018).

“Sementara dilain pihak, masih kata Andri, ada masyarakat yang menyampaikan testimoni, bahwa dalam mengurus SPPL di DLHK Karawang tidak ada pungutan apa pun, dan sekecil apa pun, serta prosesnya cepat. Sehingga merasa puas dengan pelayanan DLHK Karawang”.

Kasihan Pegawai DLHK Karawang kalau sampai jadi objek tuduhan tidak berdasar, sehingga menjadi issue liar yang merugikan secara nama baik, moral serta integritas pegawai, maupun lembaga DLHK sendiri. Sebagai masyarakat, sebaiknya kita bersikap bijak dan arif dalam menyikapi sesuatu hal. Segala sesuatunya jangan langsung di utarakan melalui Sosial Media. Ya walau pun sekarang kita hidup di alam demokrasi, yang dibolehkan menyampaikan aspirasi di muka umum.

“Tapi ada batasannya, kalau hoax, fitnah, pencemaran nama baik, tidak dibenarkan di mata hukum,” tegas Andri.

“Kalau pun memang ada sedikit keterlambatan dalam pelayanan, saya kira harus dimaklum. Karena pekerjaan suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu tidak sedikit. Apa sulitnya untuk datang dan tegur langsung ke kantor, tinggal pertanyakan, kenapa belum selesai juga,” paparnya.

Tinggalkan Balasan