Akademisi PTN Tidak Boleh Berpartai, Rangkap Profesi & Duduki Jabatan Plat Merah

Jasman Saputra, SH Praktisi Hukum Muda Karawang

 

bakinnews – Karawang. Mengamati masalah etika profesi dalam sebuah lingkungan akademik sangatlah menarik, karena pada lingkungan akademik inilah banyak terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh tenaga pendidik/akademisi.

Perguruan Tinggi adalah sebuah lembaga pelayanan jasa pendidikan. Sementara, Dosen, staf administrasi dan berbagai unsur lainnya merupakan pihak pemberi jasa. Mereka terikat Kode Etik Profesi dan aturan yang berlaku.

Menilik pada Pasal 2 angka 15 Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 2016, tentang Dosen dan Tenaga Kerja Pendidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru, Universitas Singaperbangsa Karawang merupakan PTN baru. Dalam pasal 3 dijelaskan, Dosen dan tenaga kerja kependidikan pada PTN baru, diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sehingga terikat Kode Etik Profesi dan aturan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2004, tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjelaskan PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik.

Hal ini dipertegas dalam pasal 2 huruf (f) Undang Undang No 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), bahwa setiap PNS tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Akibatnya, Dosen atau tenaga pendidikan dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PPPK pada PTN baru apabila menjadi anggota atau pengurus partai politik.

Disayangkan, Undang Undang No 31 Tahun 2002, tentang Partai Politik, tidak mengatur seorang pimpinan/anggota partai politik yang terpilih atau diangkat sebagai pejabat publik (PNS) harus melepaskan jabatannya di partai politik.

Tak luput juga dengan Dosen atau tenaga pendidik yang masih merangkap jabatan sebagai Advokat. Padahal dalam Undang Undang No 18 Tahun 2003, tentang Advokat menjelaskan, Advokat dilarang berstatus sebagai Pegawai Negeri/Pejabat Negara. Apabila tujuan dosen berpraktek untuk nuansa praktis dalam mengajar, perihal tersebut dapat dilakukan melalui Lembaga Bantuan Hukum di Perguruan Tinggi tersebut karena Dosen yang merangkap jabatan akan berdampak tugas publik terabaikan, adanya konflik kepentingan, rawan intervensi, pendapatan ganda, kapasitas/kapabilitas berpotensi KKN.

Tinggalkan Balasan