Ferry Alexi : DPRD Harusnya Pintar Dalam Keberpihakannya Ke Rakyat, Bukan Mintarin Rakyat!

Ketidak beranian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang memutus kontrak dengan kontraktor yang wanprestasi dalam mengerjakan proyek dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD II) Karawang, mendapat perhatian khusus, sekaligus kritikan keras dari berbagai macam kalangan.

Sejumlah proyek yang bersumber dari APBD II Tahun Anggaran (TA) 2017 tidak berhasil dirampungkan tepat waktu oleh para kontraktor jasa kontruksi, diantaranya gedung Pemda II, pembanguanan Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan, Jembatan Rengasdengklok – Pebayuran, sampai renovasi gedung DPRD Karawang yang nilainya hampir mencapai Rp 42 Miliar.

Sehingga beberapa pihak menganggap dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) janggal, kalau DPRD Karawang memberikan rekomendasi yang landai. Artinya, tidak tajam pandangan atau kata akhir Fraksi yang berbentuk rekomendasi.

Ferry Alexi Dharmawan, aktivis yang gencar menyuarakan agar ada sikap politik DPRD Karawang, untuk melakukan walk out dan abstain, kembali bersuara. “Alasan saya cukup jelas, kenapa DPRD Karawang harus melakukan langkah walk out dan abstain. Ya itu tadi, semua cukup alasan. Dari beberapa mega proyek yang tidak dapat diselesaikan pada TA 2017, akhirnya dibayar. Lebih parahnya lagi, pekerjaan yang tidak dapat dituntaskan, malah diadendumkan, untuk dilanjutkan pada TA 2018”.

Seharusnya Pemkab Karawang berani memutus kontrak kerja sama dengan rekanan yang tidak mampu menuntaskan pekerjaannya, bukan malah membayar pekerjaan yang belum selesai, dan malah diadendumkan, nyebrang ke TA selanjutnya, diuraikan Ferry, Jum’at malam (20/4).

“Ini lah alasannya, kenapa saya mendesak agar Fraksi – Fraksi di DPRD Karawang harus melakukan walk out. Apa yang disampaikan Pak Askun juga benar, tetap bacakan pandangan/kata akhir Fraksi, setelah membacakan, kenapa tidak langsung lakukan walk out ? Karena wakil rakyat itu harus berpihak pada semua kepentingan rakyat, kalau saya copy paste bahasa Pak Askun, DPRD itu lebih pintar dari rakyat, jadi harusnya pintar dalam keberpihakannya pada rakyat. Bukan mintarin rakyat”.

“Semua mega proyek yang dibangun oleh APBD maupun APBN, itu semua uang yang bersumber dari keringat rakyat. Mereka yang setiap hari berkeringat sampai ke pantat – pantat, dengan patuh dan taat menyetorkan pajak untuk kepentingan pembangunan serta menggaji para pejabat, termasuk gaji dan tunjangan anggota DPRD. Apa tidak malu kalau tidak berpihak pada rakyat ? Ayo lakukan sikap politik atas beberapa kebijakan Pemkab Karawang yang mengecewakan rakyat,” ajak Ferry.

sumber : IMO _(Ndri JN)

Tinggalkan Balasan