JMP NTB Desak KPK & Mabes Polri Periksa Panwaslu Lombok Timur

Jaringan Mahasiswa dan Pemuda Nusa Tenggara Barat Kembali mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mabes Polri untuk periksa Panwaslu Kabupaten Lombok Timur, dalam hal kasus dugaan penyelewengan tanah hibah yang kembali terjadi di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat yang melibatkan salah satu Lembaga Pengawas Pemilu (Panwaskab Lombok Timur NTB), Jum’at (20/4/18).

Dalam kasus dugaan penyelewengan dana hibah senilai 4 Miliar lebih ini, melibatkan nama Ketua Panwaskab Lombok Timur, Sirnopati, M.Hum dan Sekretaris Panwaskab Lombok Timur, HM Natasir, ungkap Abdurahman saat dikonfirmasi .

Dalam aksinya, Ketua Umum Jaringan Mahasiswa dan Pemuda Nusa Tenggara Barat (JMP NTB), Abdurrahman, menyampaikan, kasus penyelewengan dana hibah senilai 4 Miliar lebih ini bukan merupakan kasus yang main – main, sebab persoalan penyelewengan dana hibah ini merugikan anggaran daerah yang cukup fantastis sehingga pihak penegak supremasi hukum perlu bertindak tegas dalam menuntaskan persoalan kejahatan yang merampok uang daerah tersebut, ujarnya.

Sekretaris JMP NTB, Ikhsan Fisabilillah, juga menambahkan, kasus ini sudah kami laporkan terhadap Mabes Polri maupun KPK, tinggal kita menunggu keberanian Mabes Polri maupun KPK dalam menindaklanjuti terkait persoalan tersebut sehingga upaya penuntasan negara terhadap kejahatan korupsi itu mampu diwujudkan dalam bentuk nyata.

“Kami percaya terhadap lembaga penegak supremasi hukum dalam menuntaskan setiap persoalan kejahatan di bangsa ini, itu sebabnya kami datang ke Mabes Polri maupun KPK melaporkan kaitan kasus kejahatan tersebut, dan kami harap Mabes Polri maupun KPK bisa segera menjawab apa yang menjadi tuntutan kami sehingga sejumlah nama yang sudah kami laporkan bisa segera diperiksa dan tetapkan status hukumnya serta mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan UU yang berlaku, tambahnya.

Dalam kasus ini, Panwaslu Lombok Timur diduga melakukan penyelewengan dana hibah dan pemalsuan dokumen kunjungan kerja untuk menarik anggaran operasional yang bernilai ratusan juta serta dinilai melakukan tindakan nepotisme dalam perekrutan anggota Panwaskab maupun Panwascam Lombok Timur, menurut pernyataan sikap JMP NTB.

sumber IMO _ (Dhy JN)

Tinggalkan Balasan