Memaksakan Kehendak & Tidak Penuhi Kuorum, Rapat Paripurna DPRD Nias Utara RICUH!

Pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Nias Utara berujung ricuh, Selasa, (17/04/2018).

Sidang Paripurna dimaksud beragendakan pembacaan surat dari Fraksi Demokrat tentang Pemberhentian serta Pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Nias Utara yang dilaksanakan di Ruang Aula DPRD lantai III.

Rapat Paripurna itu terjadi kericuhan karena adanya perbedaan pendapat antara Pimpinan dan beberapa orang anggota DPRD untuk meminta agar rapat diskors karena tidak memenuhi kuorum.

Anggota DPRD Nias Utara dari Partai Politik Amanat Nasional AW dan NZ memprotes Wakil Ketua DPRD Nias Utara FH sebagai Pimpinan pelaksanaan rapat Paripurna. Karena menurut mereka, tidak memiliki kapasitas yang cukup dalam memimpin sidang pada saat itu. Terlebih pada pelaksanaan Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Nias Utara, pada Selasa, (27/03/2018), tidak memenuhi syarat kehadiran atau kuorum, di mana pada saat Rapat Bamus tersebut anggota DPRD yang ada hanya berjumlah 4 orang saja.

Noferman Zega, juga sebagai Ketua Komisi C di DPRD Nias Utara mengatakan kepada awak media. Saat dikonfirmasi Kamis, (19/04/2018), pelaksanaan rapat Paripurna khusus tidak sesuai dengan tata tertib DPRD, sesuai aturan yang ada dalam rapat paripurna khusus untuk pembacaan surat-surat dari fraksi tidak diatur dalam tata tertib.

Lanjut Noferman Zega,” pelaksanaan rapat Paripurna tersebut tidak berpedoman pada tatib yang ada di Lembaga DPRD sebagai urat nadi pada pelaksanaan setiap kegiatan DPRD. Pada pasal 88 ayat 1b dan juga sebagian yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD pada pasal 273 ayat b disebutkan, peserta rapat dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk memberhentikan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota serta untuk menetapkan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta dibuktikan dengan tanda tangan”.

Sementara, pada rapat Paripurna saat itu yang hadir 16 orang dari 25 orang jumlah total anggota DPRD Nias Utara, bahkan yang menandatangani hanya 13 orang dari 16 orang yang hadir, dan hal itu tidak memenuhi kuorum.

Tambahnya, pelaksanaan rapat Paripurna itu disinyalir tindakan yang tidak profesional yang dengan sengaja dikerahkan masyarakat yang tidak dikenal oleh oknum yang berkepentingan.

“Atas hal itu, semua tidak terima dan sangat kecewa karena tidak sesuai aturan yang ada. Hingga kami protes Pimpinan rapat FH, karena memaksakan kehendaknya dalam melaksanakan sidang Paripurna. Dan juga memerintahkan Sekretaris DPRD, Eferi Zalukhu, untuk membacakan hasil rapat, meski beberapa orang anggota DPRD meminta rapat untuk diskors, tapi FH tidak menghiraukan,” tandas Noferman Zega.

Atas protes yang disampaikan kepada Pimpinan rapat, maka terjadi kericuhan dan perdebatan yang sengit karena saling memaksakan kehendak.

Noferman zega membenarkan, bahwa atas protes itu kepada Pimpinan rapat Paripurna (FH) menjadi ricuh hingga rapat diskors beberapa menit.

Arozamati Gea, Anggota DPRD Nias Utara yang sekaligus Politisi Partai Demokrat menjelaskan, saat dikonfirmasi melalui telepon seluler, Sabtu (21/04/2018).

Awalnya, pada saat itu mulailah rapat sekaligus dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua DPRD Fatizaro Hulu sebagai Pimpinan sidang Paripurna saat itu, dan pembacaan agenda atau topik yang diparipurnakan.

Maka pada saat itu juga, AW menyampaikan instruksi kepada pimpinan agar rapat paripurna dihentikan dengan alasan pada saat rapat Bamus penjadwal rapat tidak memenuhi persyaratan atau kuorum.

Menyikapi hal tersebut, Fatizaro Hulu, sebagai Pimpinan rapat mengatakan tentang daftar hadir pada rapat Bamus atau isu yang tersebar di luar tidak bertanggung jawab, kemudian rapat Paripurna yang sudah diagendakan hari ini dilanjutkan. Maka mulai dari situlah diwarnai perdebatan hingga terjadi kericuhan.

Selanjutnya, Arozamati Gea mengatakan, anggota DPRD yang lain tidak terima bila rapat dihentikan. Karena menurut mereka sudah memenuhi persyaratan atau kuorum.

Apabila ada hal-hal yang dirasa kekurangan atau yang dirugikan harusnya dapat melalui jalur atau mekanisme yang ada. Artinya, ditempuh jalur lain yakni laporkan kepada Badan Kehormatan DPRD Nias Utara, bila ada yang dianggap tidak sesuai peraturan atau tatib yang ada.

Menurut Arozamati Gea, rapat Paripurna yang dilaksanakan hari itu sudah memenuhi persyaratan, atau kuorum bila dilihat dari jumlah anggota DPRD yang hadir. Hanya saja ada di antara yang hadir itu tidak bersedia menandatangani
daftar hadir, yakni 3 orang. Ketika hal itu terjadi tidak bersedia meneken daftar hadir, maka tidak boleh ditampung pendapatnya karena dianggap tidak bertanggung jawab.

– IGLOBALNEWS.CO.ID (PWOI)

Tinggalkan Balasan