Dugaan Korupsi Petinggi PTPN 1 Aceh Terstruktur & Masif, Kejati Diminta Tahan Manajer Kebun Baru

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh diminta untuk segera melakukan penahanan terhadap Manajer Kebun Baru PTPN I Aceh Hajad Darmawan, terkait berbagai dugaan korupsi yang dilakukannya pada Perusahaan Milik Negara tersebut.

“ Penetapan sebagai tersangka dan Penahanan terhadap Hajad Darmawan, penting untuk segera dilakukan guna memudahkan Penyelidikan dan/atau Penyidikan secara intensif atas dugaan korupsi di PTPN I. Apalagi Hajad Darmawan terindikasi telah berupaya menghilangkan bukti atau dokumen penting terkait keterlibatannya dalam kasus korupsi,” demikian dikatakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LT- KPSKN PIN RI (Lembaga Tinggi – Komando Pengendalian Stabilitas Ketahanan Nasional Pers Informasi Negara Republik Indonesia) Aceh Timur Chaidir Hasballah, SE, Kamis (3/5).

Dikatakan Chaidir, berbagai dugaan korupsi di PTPN I Aceh memang harus diusut secara tuntas oleh Kejati Aceh. Bahkan pihaknya akan memantau setiap perkembangan kasus dugaan Korupsi PTPN I yang sedang ditangani oleh Kejati Aceh ini, hingga ke “meja hijau“.

Terkait proses hukum yang sedang dijalani oleh Manajer Kebun Baru PTPN I Aceh dalam beberapa perkara korupsi, Chaidir Hasballah mengatakan, sudah sepatutnya Kejati Aceh menetapkan status tersangka dan melakukan penahanan terhadap Hajad Darmawan guna mempercepat proses hukumnya. Jika tidak, maka dikhawatirkan akan ada upaya – upaya tertentu yang dilakukan Hajad Darmawan untuk mempersulit proses penyelidikan kasus korupsi di PTPN I Aceh.

“ Sampai saat ini kami memberikan apresiasi yang tinggi terhadap Tim Kejati Aceh atas berbagai upayanya dalam mengusut dugaan korupsi PTPN l. Tapi kami juga berharap kasus itu jangan terlalu lama di tingkat penyelidikan, dan harus ada perkembangan sebagai bagian dari Penegakan Hukum,’ demikian Chaidir Hasballah.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, berbagai kasus korupsi ditubuh PT Perkebunan Nusantara I (Persero), diduga telah dilakukan secara terstruktur dan masif yang melibatkan para petinggi di jajaran Perusahaan milik BUMN itu. Hal ini terlihat dari beberapa kasus dugaan korupsi seperti pada kegiatan Replanting Kebun Baru senilai Rp 2,8 Milyar, Pengendapan Pupuk, Pengerasan Jalan, dan Pembuangan Bibit Sawit untuk menghilangkan jejak korupsi. Kasus itu kini sedang ditangani Kejari Aceh.

Selanjutnya, akumulasi korupsi lainnya termasuk hilangnya CPO 450 ton di PKS Pulau Tiga, Pupuk Ultragen Oplosan, hingga kasus Panitia Lelang Pengadaan yang sedang dalam penanganan Polda Aceh. Ini membuktikan bahwa korupsi di PTPN I Langsa telah lama dilakukan secara terstruktur dan masif.

Sementara, Kasus dugaan korupsi yang melibatkan Manajer Kebun Baru Hajad Darmawan antara lain yang bersangkutan diduga telah melakukan tindak kejahatan mengamprah biaya Replanting Kebun Baru kepada pihak ketiga sebanyak 100 persen, sementara volume pekerjaan belum mencapai 100 persen. Terus, Pengendapan pupuk lebih kurang 6 Ton dan ada pupuk yang dibuang ke parit untuk menutupi dugaan korupsi alias menghilangkan jejak korupsi. Tentunya kejahatan ini telah dilakukan secara terstruktur dan masif, mengingat PTPN I Langsa memiliki Perwira Pengamanan. Namun sepertinya Perwira Pengamanan dimaksud, terkesan tutup mata atas apa yang dilakukan oleh para petinggi PTPN I Langsa ini. IMO_(ZAL)