Muslim A Gani: DPR Aceh Terlalu GEGABAH Gunakan Hak Interpelasi Terhadap Gubernur

Langkah Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk membungkam Gubernur Irwandi Yusuf sepertinya sudah klimaks dan terkesan “membabi buta” dengan gagasan Hak Interpelasi nya. Seharusnya belum saatnya anggota Dewan menggunakan Hak Interpelasi, karena beberapa anggota DPRA sendiri sedang menempuh jalur hukum ke Mahkamah Agung terkait Pergub yang dikeluarkan Gubernur.

“ Sebaiknya tunggu saja hasil dari Mahkamah Agung, apakah Gubernur Irwandi Yusuf keliru mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2018 tentang APBA TA 2018 atau tidak. Demikian juga Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Hukum Acara Jinayah, keduanya kan sedang diuji oleh Pengacara Hebat (mengutip berita Gubernur sebelumnya), serta dugaan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan putusan pengadilan Tipikor,” ungkap Direktur Eksekutif Aceh Legal Consult (ALC) Muslim A Gani SH, Kamis (10/5).

Disikapi Muslim A Gani, tindakan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh terlalu gegabah untuk menggunakan Hak – Hak Dewan meskipun secara hukum Undang Undang Susduk memberi ruang kepada mereka. Tapi alangkah baiknya jika anggota DPRA menahan diri dan bersabar menunggu proses hukum yang mereka lakukan, baik melalui Mahkamah Agung RI, maupun pada Peradilan lain. Sedangkan terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi yang disebutkan Anggota Dewan terhadap Gubernur Irwandi, tidak perlu menggunakan haknya karena itu kewenangan Pengadilan Tipikor.

“ Hanya Pengadilan yang bisa menentukan apakah Irwandi Yusuf terlibat atau tidak dan bukan anggota Dewan. Silahkan anggota Dewan gunakan haknya sepanjang tidak terkait dengan lembaga Peradilan baik Peradilan Tipikor maupun Mahkamah Agung. Tidak ada yang larang dewan gunakan haknya, tapi harus sesuai dengan Tupoksinya,” kata Muslim.

Terkait hal ini, Muslim A Gani melihat adanya indikasi ketidak ikhlasan Dewan kepada Gubernur Irwandi Yusuf dengan konsep Aceh Hebat, dan dugaan Aceh Legal Consult sebelumnya tentang Hak Interpelasi yang akan digunakan oleh beberapa anggota DPR Aceh sebagai jembatan menuju Impeachment, sudah mendekati kebenaran.

“ Ini berbahaya. Mayoritas rakyat Aceh pasti tidak bisa menerima. Pemerintah Pusat diminta tidak gegabah menyikapi manuver elite Aceh ini. Rakyat Aceh sudah tenang, jangan ada lagi pihak yang menciptakan konflik baru di Aceh. Mari kita beri kesempatan kepada Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dengan konsep Aceh Hebat ini, untuk membangun ketertinggalan akibat konflik berkepanjangan di Aceh,” demikian Muslim A Gani.

Sebagaimana diketahui, sedikitnya ada lima alasan mengapa DPRA akhirnya setuju menggunakan Hak Interpelasi terhadap Gubernur Aceh Irwandi Yusuf.

Juru Bicara Inisiator Hak Interpelasi DPRA Abdullah Saleh, dalam Paripurna Khusus, Rabu malam (9/5/2018) mengatakan, alasan pertama karena Gubernur Aceh Irwandi Yusuf telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang – undangan, yakni menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2018 tentang APBA.

Kedua, kata Abdullah Saleh, Irwandi Yusuf telah melakukan pelanggaran dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayah.

Ketiga, lanjutnya, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf diduga telah menerima uang suap senilai Rp 14 miliar lebih sebagai mana disebutkan pada surat dakwaan Jaksa KPK terhadap dalam perkara mantan Kepala BPKS Ruslan Abdul, yang kini telah divonis bersalah.

Keempat, kata Abdullah Saleh, Irwandi Yusuf juga melakukan pelanggaran Sumpah Jabatan sebagai Gubernur terutama kewajiban untuk menjalankan Pemerintahan dengan sebaik – baiknya dan seadil – adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan undang – undang serta peraturan dengan selurus- lurusnya dan berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa.

Terakhir, Irwandi Yusuf juga dinilai melakukan pelanggaran etika dan moral, baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam hal komunikasi dengan sesama penyelenggara negara juga dengan berbagai kalangan masyarakat Aceh.

sumber : IMO_PWO