PILKADA , REALITAS DAN NETRALITAS FATAMORGANA APARATUR SIPIL NEGARA

BAKINNEWS.COM   Politisasi birokrasi kerap terjadi  menjelang berlangsungnya Pemilihan Umum Kepala Daerah baik yang dilakukan  oleh incumbent maupun tim sukses untuk mengintervensi birokrasi melalui program, kegiatan, dan mobilisasi Aparatur Sipil Negara ( ASN ). Salah satunya melalui penempatan jabatan seperti mutasi, demosi, dan promosi.  Bentuk politisasi birokrasi lain yang sering digunakan adalah pemanfaatan program dan anggaran.  Penggunaan dana publik melalui dana hibah dan bantuan sosial kerap dimanfaatkan incumbent untuk kampanye.  Selaku pelaksana pemerintahan ASN dituntut untuk bersikap profesional dalam setiap bidang tugasnya. Namun adakalanya sikap profesional  ASN  tergadaikan demi  kepentingan kelompok/golongan.   Memasuki masa tenang menjelang  pesta demokrasi  tanggal 27 Juni 2018  sikap profesional ASN  yang bermuara pada netralitas  masih terus dipertanyakan  dan menjadi topik hangat di banyak kalangan. Pertanyaannya apakah netralitas ASN  dapat diukur? jika bisa, apa indikator yang dapat dipakai sebagai alat ukurnya?. Selain itu ada ciri unik dari pesta demokrasi kita ini yaitu  banyaknya  atribut kampanye yang terpasang di berbagai sudut ruang publik sejak hari pertama  kampanye bahkan jauh hari sebelum kampanye dimulai.  Namun sangat disayangkan penempatan gambar maupun poster para calon  nampaknya  tidak lagi memperhatikan tata ruang publik.  Pemilihan Umum Kepala Daerah secara langsung ini  dianggap sebagai cara yang efektif oleh masyarakat dalam menentukan pemimpin daerah, yang akan memegang  tongkat kendali  kepemimpinan dalam rangka memajukan  daerahnya menjadi lebih baik sesuai asa masyarakatnya.  Tingginya ekspektasi masyarakat dengan adanya Pemilihan Umum Kepala Daerah  belum  berbanding lurus atau setidaknya linear  dengan kualitas pemimpin yang dihasilkan.  Salah satu contohnya  dapat dilihat pada data  laman acch.kpk.go.id,  dalam kurun waktu Tahun 2004 hingga 2017  terdapat 90 Kepala Daerah yang berurusan dengan KPK. Perinciannya 18 Gubernur dan 72 Bupati/Wali Kota. Salah satu penyebab nya adalah politik biaya tinggi.  Bahkan banyak prediksi yang  mengatakan bahwa  perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar pada tanggal  27 Juni 2018 mendatang di 171  daerah diseluruh  Indonesia  diyakini masih  terjadi  praktik kecurangan seperti  politik uang, rekayasa data pemilih, hingga suap kepada penyelenggara pemilu. Jika dilihat secara jeli ada  tiga point  krusial pelanggaran pada penyelenggaran Pilkada serentak 2018. Diantaranya netralitas penyelenggara pemilu, intervensi politik, dan money politicsMoney politics kepada pemilih merupakan hal yang sangat mungkin terjadi dan dapat mempengaruhi kualitas dari Pilkada itu sendiri.  Politik uang dipercaya masih  terjadi lantaran tidak adanya penegakan hukum yang efektif dalam setiap penyelenggaraan Pilkada di Indonesia. Salah-satu contohnya menjelang pencoblosan masyarakat pernah disuguhkan adanya video bagi-bagi uang peserta Pilkada di Media Sosial. Namun hingga kini tidak ada upaya untuk memprosesnya, padahal terdapat calon Kepala Daerah yang ketahuan dan terlihat sangat jelas  terlibat money politics tetapi tidak  didiskualifikasi. Hal ini  terjadi  karena proses mendiskualifikasi  peserta Pilkada yang sangat panjang. Proses yang panjang ini dikarenakan  pelanggaran yang dilakukan  termasuk dalam ranah pidana.   Karena  termasuk dalam ranah pidana maka untuk  mendiskualifikasi peserta pilkada harus melalui  proses Panwaslu, Bawaslu, Polisi, Kejaksaan dan kemudian  pengadilan. Setelah itu barulah keluar  Putusan  yang berkekuatan hukum tetap.  Seharusnya  cukup dimasukan dalam kategori sanksi pemilu, bukan pidana sehingga untuk mendiskualifikasi peserta Pilkada tidak perlu melalui proses peradilan formal. Cukup Panwaslu atau Bawaslu  yang memutuskan apakah didiskualifikasi atau tidak.   Selain praktik kecurangan yang ada , problem lain  dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang masih sering  dijumpai  adalah  masalah  ketidaksesuaian Daftar Pemilih Tetap (DPT)  yang menjadi problem  klasik dalam setiap perhelatan pesta demokrasi. Namun dibalik itu semua  ada problem lain yang tidak kalah krusial dan memiliki  dampak negatif yang luas yaitu menyangkut  netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), pertanyaan netralitas Aparatur Sipil Negara selalu menjadi topik menarik saat menjelang hingga berlangsungnya  Pemilihan Umum Kepala Daerah.  Aparatur Sipil Negara (ASN) selaku  pelaksana pemerintahan seketika  menjelma menjadi “komoditi” berharga bagi para calon pemimpin  yang  ikut dalam  pertarungan pemilihan Umum Kepala Daerah. Hal tersebut terjadi  bukan tanpa sebab, melainkan karena  tidak profesional-nya  Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan Kepala Daerah sehingga  memberi ruang untuk dijadikan komoditi pendulang suara simpatisan / pendukung peserta pilkada agar  mampu memenangkan pertarungan.  Netralitas  Aparatur  Sipil  Negara  terlihat  seperti  ” Fatamorgana “ .  Larangan Aparatur Sipil Negara untuk tidak terlibat dalam  politik praktis demi menjaga netralitas nya  sulit diterima akal sehat. Mengapa demikian? karena Aparatur Sipil Negara  tetap  diikutsertakan   dalam proses pemberian suara. Padahal inti dari pemberian suara adalah mendukung. Celah dalam konsep netralitas inilah yang  menjadi angin surga  bagi mereka yang mempunyai hasrat untuk ikut serta dalam pertarungan Pemilihan Umum Kepala Daerah. Sejalan dengan paradigma dikotomi politik yang dikemukakan oleh Frank J. Goodnow dan Leonard D. White dalam bukunya Politics and Administration , bahwa pemerintah mempunyai 2 (dua) fungsi yang berbeda yaitu Fungsi Politik dan Fungsi Administrasi. Kedua fungsi inilah yang tidak dapat dicampur adukkan karena perbedaan pelaku. Fungsi Politik dengan tujuan melahirkan kebijaksanaan dan keinginan negara yang diperankan oleh seorang politikus, berbeda dengan fungsi administrasi yang tujuannya berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan negara yang dilaksanakan oleh seorang Birokrat  (AparaturSipil Negara).  Netralitas Aparatur Sipil Negara menjadi sangat krusial  untuk  segera dijernihkan. Netralitas yang selama ini nampak seperti Netralitas fatamorgana harus diperjelas dengan melarang semua Aparatur Sipil Negara  ikut serta dalam bentuk apapun saat pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah  termasuk memberikan hak suaranya. Walaupun haknya sebagai warga negara ada yang dikesampingkan, namun itu merupakan konsekuensi ” pengabdian ” seorang Aparatur Sipil Negara terhadap Nusa dan Bangsa.  Pilihan tersebut diyakini dapat mengeliminir ekses negatif selama berlangsungnya Pemilihan Umum Kepala Daerah, Ketimbang harus membentengi Aparatur Sipil Negara dengan bermacam aturan perundang-undangan.

Berikut Daftar Nama Daerah Peserta PILKADA  2018 yang akan melaksanakan PILKADA  serentak pada Rabu, 27 Juni 2018  :     17 Provinsi :  Sumatera Utara – Riau – Sumatera Selatan – Lampung – Jawa Barat – Jawa Tengah – Jawa Timur – Bali – Nusa Tenggara Barat – Nusa Tenggara Timur – Kalimantan Barat – Kalimantan Timur – Sulawesi Selatan – Sulawesi Tenggara – Maluku – Papua – Maluku Utara .

39  Kota Madya : Kota Tangerang – Kota Bengkulu – Kota Gorontalo – Kota Jambi – Kota Bekasi – Kota Cirebon – Kota Sukabumi – Kota Bandung – Kota Banjar – Kota Bogor – Kota Tegal – Kota Malang – Kota Mojokerto – Kota Probolinggo – Kota Kediri – Kota Madiun – Kota Pontianak – Kota Palangkaraya – Kota Tarakan – Kota Pangkal Pinang – Kota Tanjung Pinang – Kota Tual – Kota Subulussalam – Kota Bima – Kota Palopo – Kota Pare pare – Kota Makassar – Kota Bau-bau – Kota Kotamobagu – Kota Sawahlunto – Kota Padang Panjang – Kota Pariaman – Kota Padang – Kota Lubuklinggau – Kota Pagar Alam – Kota Prabumulih – Kota Palembang – Kota Padang Sidempuan.

115  Kabupaten :   Kab Aceh Selatan – Kab Pidie Jaya – Kab Padang Lawas Utara – Kab Padang Lawas – Kab Langkat – Kab Deli Serdang – Kab Tapanuli Utara – Kab Dairi – Kab Indragiri Hilir – Kab Merangin – Kab Kerinci – Kab Muara Enim – Kab Empat Lawang – Kab Banyuasin – Kab Lahat – Kab Ogan Komering Ilir – Kab Tanggamus – Kab Lampung Utara – Kab Bangka – Kab Belitung – Kab Purwakarta – Kab Bandung Barat – Kab Sumedang – Kab Kuningan – Kab Majalengka – Kab Subang – Kab Bogor – Kab Garut – Kab Cirebon – Kab Ciamis – Kab Banyumas – Kab Temanggung – Kab Kudus – Kab Karanganyar – Kab Tegal – Kab Magelang – Kab Probolinggo – Kab Sampang – Kab Bangkalan – Kab Bojonegoro – Kab Nganjuk – Kab Pamekasan – Kab Tulungagung – Kab Pasuruan – Kab Magetan – Kab Madiun – Kab Lumajang – Kab Bondowoso – Kab Jombang – Kab Tangerang – Kab Lebak – Kab Gianyar – Kab Klungkung – Kab Lombok Timur – Kab Lombok Barat – Kab Sikka – Kab Sumba Tengah – Kab Nagekeo – Kab Rote Ndao – Kab Manggarai Timur – Kab Timor Tengah Selatan – Kab Alor – Kab Kupang – Kab Ende – Kab Sumba Barat Daya – Kab Kayong Utara – Kab Sanggau – Kab Kubu Raya – Kab Pontianak – Kab Kapuas – Kab Sukamara – Kab Lamandau – Kab Seruyan – Kab Katingan – Kab Pulang Pisau – Kab Murung Raya – Kab Barito Timur – Kab Barito Utara – Kab Gunung Mas – Kab Barito Kuala – Kab Tapin – Kab Hulu Sungai Selatan – Kab Tanah Laut – Kab Tabalong – Kab Panajam Pasut – Kab Minahasa – Kab Bolmong Utara – Kab Sitaro – Kab Minahasa Tenggara – Kab Kep Talaud – Kab Morowali – Kab Parigi Moutong – Kab Donggala – Kab Bone – Kab Sinjai – Kab Bantaeng – Kab Enrekang – Kab Sidereng Rappang – Kab Jeneponto – Kab Wajo – Kab Luwu – Kab Pinrang – Kab Kolaka – Kab Gorontalo Utara – Kab Mamasa – Kab Polewali Mandar – Kab Maluku Tenggara – Kab Membramo Tengah – Kab Paniai – Kab Puncak – Kab Deiyai – Kab Jayawijaya – Kab Biak Numfor – Kab Mimika.       ( 114.117.007.10 – Philiphosis Boniek Hallan ).