Sejarah perjalanan Pemilu bangsa Indonesia.

Tonggak sejarah Perjalanan panjang pemilihan umum (pemilu) bangsa Indonesia dari masa kemasa, dari semenjak negara Indonesia merdeka yakni 73 tahun silam tepatnya, itu berarti  Negara  Indonesial sudah melaksakan pemilihan umum (pemilu) dengan jumlah total sebanyak 11 kali sampai tahun 2014, terhitung  pemilu dimulai dari pemilu pertama pada tahun 1955 hingga pemilu yang ke-11 tahun 2014.

Pemilu pertama dilaksanakan sesudah 10 tahun Semenjak kemerdekaan banga Indonesia pada tahun 1945, begitu lama pemilu pertama akan dilaksanakan dikarenakan gagalnya pemerintahan mempersiapkan Undang-Undang pemilu, terlagi pada saat itu situasi keamanan pun masih belum kondusif. Namun pemilu pertama pada tahun 1955 adalah tonggak sejarah pertama bagi masyarakat bangsa Indonesia  belajar mengenai demokrasi.

Pada tanggal 29 September 1955 dilaksakanlah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan diikuti dari bebagai partai politik dengan jumalah 29 partai termasuk perseorangan, lalu pemilihan Anggota Konstituante diselengarakan pada tanggal  15 Desember 1955 diikuti 5 Partai besar yakni Partai Nasional Indonesia, Masyumi, Nahdlatul Ulama, Partai Syarikat Islam Indonesia dan Partai Komunis Indonesia. Pemilu pertama ini dapat dikatakan sukses dan berlangsung damai  biarpun pada saat itu beberapa daerah dirundung kekacauan keamanan.

Namun setelah suksesnya pemilu 1955 kondisi politik bangsa Indonesia sarat dengan berbagai konflik, sehingga pemilu yang dijadwalkan pada tahun 1960 tidak dapat diselenggarakan. Pemilu pertama itu tidak berlanjut pada lima tahun berikutnya, meskipun tahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia II. Lalu berubahnya format politik dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 untuk membubarkan Konstituante dan pernyataan kembali ke UUD 1945.

Indonesia baru melakukan pemilu kembali pada tanggal 5 Juli 1971, dibawah pemerintahan Presiden Kedua Indonesia, Bpk (alm) Soeharto di jaman Orde Baru yang pertama. Pada pemilu kali ini diikuti oleh 10 partai politik. Lima besar dalam Pemilu ini adalah Golongan Karya, Nahdlatul Ulama, Parmusi, Partai Nasional Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia. Dimenangkan oleh Golongan Karya dengan persentase 62,82 sebanyak 34.348.673 suara dari jumlah 54.669.509 suara sehingga mendapatkan 236 kursi.

Pada tahun 1975 pemerintah bersama-sama dengan DPR berusaha menyederhanakan jumlah partai dengan membuat UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar. Diadakanlah fusi (penggabungan) partai-partai politik, Kedua partai itu adalah Partai Persatuan Pembangunan atau PPP dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI dan satu Golongan Karya atau Golkar.

Pemilu pada periode ini, dilakukan setiap 5 tahun sekali, mulai tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 dengan hanya 3 peserta yaitu Golongan Karya (GolKar), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Partai Pembangunan Persatuan (PPP). Peserta pemilu kali ini lebih sedikit dibanding pemilu sebelumnya. Pemilu-Pemilu ini diselenggarakan dibawah pemerintahan Presiden Soeharto dan disebut pemilu orde baru . Pemilu-Pemilu tersebut kesemuanya dimenangkan oleh Golongan Karya. Dalam setiap kali digelar pemilu, partai golkar selalu menduduki peringkat pertama perolehan kursi di DPR dengan meraih lebih dari 62 persen suara dalam setiap gelaran pemilu, diikuti oleh PPP dan terakhir PDI.

Pemilu tahun 1999 pemilu pertama setelah runtuhnya orde baru, tepatnya pada tanggal 7 Juni 1999 di bawah pemerintahan Presiden BJ Habibie dan diikuti oleh 48 partai politik. Lima besar partai pada pemilu  tahun 1999 itu diantaranya adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meraih suara terbanyak dengan perolehan suara sekitar 35 persen, namun Megawati Soekarnoputri tidak diangkat menjadi presiden, melainkan Abdurrahman Wahid dari Partai Kebangkitan Bangsa. Hal ini terjadi pada saat itu dikarenakan Pemilu 1999 hanya bertujuan untuk memilih anggota MPR, DPR, dan DPRD, sementara pemilihan presiden dan wakilnya dilakukan oleh anggota MPR.
Dipemilu tahun 2004 Perubahan terjadi pada pemilu ini cara pemilihannya sangatlah berbeda dari Pemilu sebelumnya yang memungkinkan rakyat untuk memilih presiden secara langsung. Rakyat dapat memilih langsung presiden dan wakil presiden tidak seperti sebelumnya presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR yang anggota-anggotanya dipilih melalui Presiden. Pada Pemilu ini pemilihan presiden dan wakil presiden dipilih adalah pasangan calon dan tidak terpisah seperti tahun 1999, rakyat pun dapat memilih langsung anggota DPR, DPRD Tingkat I, dan DPRD tingkat II. Selain itu pemilu 2004, juga dilakukan pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Tahun 2009 merupakan tahun Pemilihan Umum (pemilu) untuk Indonesia. Pada tanggal 9 April, lebih dari 100 juta pemilih telah memberikan suara mereka dalam pemilihan legislatif untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Masyarakat  Indonesia sekali lagi memberikan suara mereka untuk memilih presiden dan wakil presiden dalam pemilihan langsung kedua.

Jika tidak ada calon yang mendapatkan lebih dari 50 persen suara, maka pemilihan babak kedua akan diadakan pada tanggal 8 September. Jumlah partai yang duduk di DPR. Hanya sembilan partai yang mendapatkan kursi di DPR. Sementara 29 partai lainnya gagal mendapatkan kursi di DPR karena tidak dapat mencapai ketentuan minimum perolehan suara pemilu sebesar 2,5 persen.

Pada tahun 2014, Dalam pelaksanaan pemilu legislatif, terdapat 12 partai politik skala nasional dan 3 partai lokal (khusus untuk Provinsi Nangroe Aceh Darrusalam). Pemilu presiden tahun 2014 menjadi pemilihan presiden dan wakil presiden Indonesia ketiga kalinya yang dilaksanakan secara langsung pada tanggal 09 Juli 2014.

Sebuah partai politik atau koalisi partai politik yang memenangkan 25 persen suara sah atau memperoleh paling sedikit 20 persen  kursi DPR dapat mengajukan calon untuk pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Hanya empat kandidat calon presiden yang telah mendeklarasikan diri untuk maju dalam pemilu presiden 2014, diantaranya Aburizal Bakrie (GOLKAR), Joko Widodo (PDIP), Prabowo Subianto (Gerindra) dan Wiranto (Hanura). Dan akhirnya pemilu presiden 2014 dimenangkan oleh Joko Widodo dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Kini tahun 2019 seluruh rakyat Indonesia akan kembali melakukan pesta demokrasi terbesar yaitu pemilihan umum untuk menentukan anggota DPR, DPRD Tingkat 1, DPRD Tingkat 2, dan DPD, dan memilih presiden dan wakil presiden negeri ini.

Tahapan – tahapan lengkap Pemilu 2019 adalah :
Verifikasi partai-partai politik akan dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober hingga 16 Oktober 2017.
1. Penetapan partai-partai politik peserta pemilu akan dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2018.
2. Pengajuan bakal calon legislatif (caleg) DPR, DPD, dan DPRD akan dilaksanakan pada bulan Mei 2018.
3. Pengajuan bakal calon presiden dan calon wakil presiden akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2018.
4. Penetapan daftar calon sementara (DCS) DPR, DPD dan DPRD akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2018.
5. Penetapan calon presiden dan calon wakil presiden serta daftar calon tetap (DCT) akan dilaksanakan pada bulan September 2018.
6. Masa kampanye Pemilu 2019 akan dilaksanakan mulai tanggal 13 Oktober 2018 hingga 13 April 2019.
7. Pelaksanaan Pemilu 2019 serentak mencakup Pemilihan Legislatif (Pileg 2019) dan Pemilihan Presiden (Pilpres 2019) pada tanggal 17 April 2019.
8. Pelantikan DPRD kabupaten, kotamadya dan provinsi akan dilaksanakan pada bulan Agustus hingga September 2019.
9. Pelantikan DPR RI dan DPD RI akan dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2019.
10. Pelantikan presiden dan wakil presiden akan dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2019.

Enam belas partai politik dan Empat partai politik lokal Aceh telah lolos (no 15-18) untuk mengikuti Pemilu tahun 2019 sesuai urutannya sebagai berikut :

  1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
  2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
  3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
  4. Partai Golongan Karya (Golkar)
  5. Partai Nasional demokrat (Nasdem)
  6. Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)
  7. Partai Berkarya
  8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
  9. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
  10. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
  11. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
  12. Partai Amanat Nasional (PAN)
  13. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
  14. Partai Demokrat
  15. Partai Aceh (PA)
  16. Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA)
  17. Partai Daerah Aceh (PDA)
  18. Partai Nanggroe Aceh (PNA)
  19. Partai Bulan Bintang (PBB)
  20. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

Menyongsong  agenda demokrasi pada pemilu serentak tahun 2019 tentu akan dihadapkan pada berbagai persoalan. Oleh karena itu dalam proses pelaksanaan system demorasi tersebut masyarakat dilibatkan sepenuhnya. Dalam konteks pemilu, peran masyarakat telah diamanatkan dalam undang-undang, sebagaimana tertuang pada pasal 448 Undang-Undang Pemilu Tahun 2017 ayat 1 disebutkan bahwa pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat. Upaya pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu tentu perlu diapresiasi, mengingat bahwa pemilu merupakan sarana dari pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, serta presiden dan wakil presiden.

Semoga di pemilu serentak tahun 2019  tidak ada yang namanya praktik suap dan politik uang (Money Politic) untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas seperti yang tertuang pada , pasal 3 undang-undang nomor 7 tahun 2017 dengan tegas memberikan mandate bahwa penyelenggaraan pemilu harus memenuhi prinsip kemandirian, kejujuran, keadilan, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, serta efektif dan efisian. Devixs TRC_bakinnews